Kredit Yasa Griya \ Kredit Konstruksi (KYG) BTN

Dikutip dari : http://www.btnkpr.info

Pengertian

Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank BTN kepada Developer untuk membantu modal kerja pembiayaan pembangunan proyek perumahan mulai dari:

1. Biaya pembangunan Konstruksi Rumah sampai dengan
   finishing; dan
2. Biaya Prasarana dan Sarana.

Persyaratan Pemohon

1. Pemohon adalah badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT., PT. Tbk.), atau Koperasi yang mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar dan/atau perubahannya.
   
   Keterangan :
   Bagi pemohon KYG yang berstatus badan usaha "Perorangan" dan/atau "CV", dapat mengajukan permohonan KYG ke Bank BTN, dan akan diproses secara kasus per kasus dengan mengacu pada pemberian kredit kepada usaha kecil dan menengah dengan maksimal plafond Rp 2,5 Milyar.
   
2. Telah memiliki semua perijinan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pembangunan proyek perumahan.
   
3. Telah menjadi pemegang rekening giro di Kantor Cabang Bank Tabungan Negara.

Ketentuan Kredit :

1. Maksimal kredit yang dapat diberikan maksimal 80% dari kebutuhan modal kerja konstruksi.
   
2. Jangka waktu maksimal 24 bulan dan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan past performance debitur dan setelah dianalisa kelayakannya oleh Bank..
3. Provisi 1% dari maksimal kredit (eenmalig)
4. Biaya-biaya lain : Biaya Notaris, penilaian barang agunan, biaya asuransi.
5. Agunan berupa lokasi proyek yang dibiayai.
   
   Dikutip dari :http://www.btnkpr.info

Suku Bunga Kredit Yasa Griya / Kredit Konstruksi
Kredit Yasa Griya	12.00% p.a
Last update: 14/03/2012 15:10

Check List :
Untuk melakukan pengecekan kelengkapan Data/Surat Permohonan.

CHECK LIST KMK dan KI - Industri Terkait dengan Perumahan
Nama Pemohon :... ... ... Nama Proyek :... ... ... Lokasi Proyek :... ... ...
JENIS DATA	Sifat	Ada	Tidak	Ket
A. DATA PERUSAHAAN
Surat Permohonan Kredit dari Direksi/Kuasa Direksi/ Ketua Koperasi/Pemohon & Istri/Suami Pemohon *)	Mutlak
Akta Dasar s/d Perubahan Terakhir	Mutlak
Pengesahan dari Dept. Kehakiman/Dept. Koperasi (dalam hal pemohon Koperasi)	Mutlak
Data Perusahaan/Koperasi/CV/Perorangan dan Personilnya
4a. Struktur Organisasi, Nama Pengurus, Riwayat Hidup dan Pas Photo	Mutlak
4b. Data Group Perusahaan (Bila ada)	Dapat disusulkan
4c. Fotocopy KTP pemohon, istri/suami pemohon Pengurus Perusahaan	Mutlak
4d. Fotocopy KK (untuk pemohon perorangan)	Mutlak
4e. Copy SKBRI dan Ganti Nama bagi WNI keturunan (untuk pemohon perorangan dan CV)	Dapat disusulkan
Perijinan Perusahaan
5a. TDP, NPWP, SIUP, SITU	Mutlak
5b. Ijin-ijin lainnya	Dapat disusulkan
B. DATA KEUANGAN
Laporan Keuangan 2 tahun terakhir dan tahun berjalan disertai Laporan Keuangan sebagai lampiran SPT-PPH tahun berjalan Catatan Untuk permohonan ≥ Rp 2,5 milyar, Laporan keuangan harus telah diaudit oleh Akuntan Publik disertai penjelasannya.	Mutlak 1)
Rincian Anggaran Biaya (RAB) Proyek secara keseluruhan dan Rencana Produksi / Pengadaan Bahan	Mutlak
Rencana Aliran kas (Cash Flow) Usaha/Proyek	Mutlak
C. DATA USAHA/PROYEK
Izin Lokasi/Ijin Operasi sesuai Jenis Usahanya	Mutlak
Bukti Penguasaan Tanah Tempat Usaha/Pabrik	Mutlak
Tata letak :
a. Design tata-letak bangunan & mesin (usaha/pabrik)	Mutlak
b. Luas lahan (size of Plant)/luas ruang usaha/Pabrik	Mutlak
Rincian Bahan Baku (Raw Material) dan sumbernya, Tenaga Kerja (langsung & tak langsung)	Mutlak 2)
Mesin-mesin/Alat-alat usaha/produksi yang dipakai (kapasitas dan umur mesin)	Mutlak 3)
Proses Produksi/NWP (Network Planning)	Mutlak
D. AGUNAN
Bentuk/Jenis Agunan	Mutlak
Bukti Penguasaan Agunan	Mutlak
Dasar Taksasi Agunan (NJOP/PBB, SPPH, Pemda)	Mutlak
E. PEMASARAN
Potensi Pasar, Pasar/Konsumen saat ini	Mutlak
Strategi Pemasaran	Mutlak
Faktor Persaingan (usaha sejenis)	Mutlak
F. DATA LAIN-LAIN
Bukti Pemegang Giro di Bank BTN	Mutlak
Referensi/Rekomendasi pihak lain/Bank lain	Bila Ada
Catatan : *) Dalam hal kuasa Direksi harus melampirkan Surat Kuasa Bermeterai. 1) Neraca Pembukaan dan Laporan Tahun Berjalan, bagi perusahaan yang baru berdiri. 2) Untuk suplier bahan bangunan rumah bahan bakunya disesuaikan dengan bahan dagangannya. 3) Tidak berlaku bagi suplier bahan-bahan bangunan rumah.